Kompasnewsinvestigasi. Id~Palembang, – Himpunan Aktivisme Muda Sumatera Selatan (HAMASS) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan pada Kamis (15/10/2026). Aksi ini bertujuan untuk mendesak penegakan hukum terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
Dalam orasinya, HAMASS menyoroti adanya indikasi aliran dana dari Puskesmas ke oknum pejabat di Dinas Kesehatan Kab. OKI. Berdasarkan data temuan lapangan yang dihimpun oleh aktivis, diduga terjadi praktik “setoran” dari para Kepala Puskesmas kepada Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. OKI berinisial “IJ”. Modus yang diduga dilakukan adalah pengiriman pesan melalui aplikasi WhatsApp yang berisi instruksi atau pemberitahuan terkait nominal setoran, yang bervariasi antara Rp1 juta hingga Rp5 juta per Puskesmas setiap kali pencairan dana BOK berlangsung.
“Dana setoran tersebut diduga diserahkan langsung oleh pimpinan Puskesmas kepada oknum inisial ‘IJ’. Hal ini menimbulkan kebingungan bagi para pegawai dalam menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ), karena dalam laporan resmi harus jelas peruntukannya, sementara di lapangan ada tekanan untuk menyetorkan sebagian dana,” ujar Rahmat Hidayat, SE, Koordinator Aksi HAMASS, dalam pernyataannya.
HAMASS menekankan bahwa dana BOK merupakan anggaran dari Pemerintah Pusat melalui APBN yang ditujukan khusus untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat, terutama bagi warga miskin. Jika dana ini dikorupsi, maka kerugian tidak hanya diderita oleh negara, tetapi juga masyarakat kecil yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan subsidi.
Mengingat seriusnya dugaan tersebut, HAMASS menyampaikan empat tuntutan utama kepada Kejati Sumsel:
1. Memanggil dan memeriksa Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. OKI (inisial “IJ”) terkait dugaan penerimaan setoran dana BOK.
2. Memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Kesehatan Kab. OKI yang diduga mengetahui adanya permasalahan ini.
3. Memanggil seluruh 33 Kepala Puskesmas di Kabupaten OKI untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait aliran dana tersebut.
4. Jika ditemukan bukti kuat selama penyelidikan, segera menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap pihak-pihak yang terlibat, baik itu Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, maupun Kepala Puskesmas.
Aksi yang berlangsung tertib ini diterima langsung oleh perwakilan dari Kejati Sumsel, Bapak Iwan Setiadi, SH., MH. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Iwan Setiadi menerima surat pernyataan sikap dan dokumen pendukung dari koordinator lapangan HAMASS, Syamsul SAM, SH. Pihak Kejati menyatakan akan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan prinsip praduga tak bersalah.
“Kami mengapresiasi respons cepat dari Kejati Sumsel. Kami berharap instansi supremasi hukum dapat bekerja secara transparan dan tegas untuk mengungkap tuntas dugaan korupsi dana bantuan kesehatan ini,” tutup Syamsul.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Kesehatan Kab. OKI belum memberikan tanggapan resmi atas tuduhan yang dilontarkan oleh HAMASS.(dona)
