PALEMBANG, Kompasnewsinvestigasi.id – Ratusan jurnalis yang tergabung dalam Koalisi Pers Sumatera Selatan menggelar aksi solidaritas di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sumatera Selatan, Kamis (15/10/2026).
Mengenakan busana putih dan pita merah, massa menyuarakan tuntutan penuntasan kasus kekerasan terhadap jurnalis serta mendesak evaluasi terhadap jajaran yang bertanggung jawab dalam pengamanan aksi massa.
Aksi damai tersebut merupakan bentuk solidaritas insan pers menyusul dugaan kekerasan dan intimidasi terhadap dua wartawan, Rachmad Kurniawan dan Mulyadi, ketika menjalankan tugas jurnalistik meliput aksi damai Aliansi Cipayung Plus Palembang beberapa hari sebelumnya.
Dalam peristiwa tersebut, situasi dilaporkan memanas setelah terjadi bentrokan antara mahasiswa dan sejumlah orang tidak dikenal (OTK). Di tengah situasi itu, kedua wartawan diduga menjadi korban kekerasan saat menjalankan tugas peliputan.
Peristiwa tersebut memicu keprihatinan kalangan pers di Sumatera Selatan. Mereka menilai kekerasan terhadap jurnalis bukan sekadar persoalan keselamatan individu, melainkan juga menyangkut kebebasan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
“Kekerasan terhadap jurnalis adalah serangan nyata terhadap kebebasan pers dan hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat serta berimbang,” tegas perwakilan Koalisi Pers Sumsel di lokasi aksi.
Di hadapan massa yang berjumlah lebih dari 200 orang, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Rony Samtana turun langsung menemui peserta aksi.
Dalam dialog tersebut, Kapolda menyampaikan bahwa kejadian itu tidak boleh terulang dan evaluasi akan dilakukan terhadap pelaksanaan pengamanan aksi massa, termasuk fungsi Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam).
“Kejadian ini tidak boleh terulang lagi. Kita akan lawan premanisme,” tegas Rony.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu perhatian massa yang sejak awal meminta adanya pertanggungjawaban atas dugaan kekerasan terhadap dua wartawan.
Koalisi Pers Sumsel juga menyoroti peran jajaran intelijen dan pengamanan dalam mengantisipasi potensi gesekan saat berlangsungnya demonstrasi.
Atas dasar itu, massa mendesak evaluasi terhadap Direktur Intelkam Polda Sumsel, bahkan meminta pencopotan dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban apabila ditemukan kelalaian.
Kapolda juga menyampaikan perkembangan penanganan perkara. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, para korban mendapatkan perawatan di RS Bhayangkara Palembang. Sementara itu, satu orang disebut telah diamankan dan dua orang lainnya dilaporkan telah menyerahkan diri.
Meski demikian, Koalisi Pers Sumsel menegaskan akan terus mengawal proses hukum agar seluruh pihak yang terbukti terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam aksi solidaritas tersebut, Koalisi Pers Sumsel menyampaikan empat tuntutan utama.
Pertama, mengusut tuntas kekerasan terhadap jurnalis. Koalisi mendesak aparat penegak hukum mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memerintahkan atau berada di balik peristiwa tersebut, apabila didukung bukti yang cukup.
Kedua, menegakkan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Koalisi meminta proses hukum dilakukan secara profesional dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta ketentuan pidana lain yang relevan berdasarkan unsur perbuatan yang terbukti.
Evaluasi dinilai penting untuk memperbaiki mekanisme pengamanan demonstrasi, mengantisipasi potensi bentrokan, dan memastikan keselamatan seluruh pihak, termasuk jurnalis yang bertugas melakukan peliputan.
Keempat, mendesak pencopotan Direktur Intelkam Polda Sumsel. Tuntutan ini disampaikan sebagai bentuk desakan pertanggungjawaban jabatan atas dugaan tidak optimalnya langkah antisipasi terhadap potensi konflik dalam pengamanan aksi massa.
Koalisi menegaskan bahwa tuntutan tersebut merupakan sikap organisasi pers dalam memperjuangkan perlindungan terhadap jurnalis serta memastikan kebebasan pers tetap terjaga di Sumatera Selatan.
Koalisi Pers Sumsel menyambut baik kesediaan Kapolda untuk melakukan evaluasi. Namun, mereka menegaskan bahwa komitmen tersebut harus diwujudkan melalui langkah konkret, baik dalam penanganan perkara maupun perbaikan sistem pengamanan aksi massa.
Bagi kalangan pers, penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan tidak boleh berhenti pada penindakan terhadap orang-orang yang telah diamankan.
Aparat juga diminta mengungkap seluruh rangkaian kejadian berdasarkan bukti dan keterangan saksi agar penanganan perkara berjalan menyeluruh.
Koalisi turut menekankan pentingnya penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam penanganan dugaan penghalangan kerja jurnalistik, sepanjang unsur-unsur pelanggarannya terpenuhi.
Perlindungan terhadap jurnalis merupakan bagian penting dalam menjaga kebebasan pers dan hak masyarakat memperoleh informasi.
Karena itu, setiap dugaan kekerasan terhadap wartawan perlu ditangani secara serius, profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
Aksi solidaritas di Mapolda Sumsel berlangsung tertib dan damai. Setelah berdialog dengan Kapolda, massa menyampaikan komitmen untuk terus mengawal perkembangan kasus hingga tuntas.
Pesan yang dibawa Koalisi Pers Sumsel jelas: jurnalis harus dapat menjalankan tugas peliputan tanpa intimidasi maupun kekerasan.
Penegakan hukum terhadap pelaku serta evaluasi pengamanan aksi massa diharapkan menjadi langkah nyata untuk mencegah peristiwa serupa terulang kembali.
Catatan redaksi: Informasi mengenai perkembangan penyelidikan, jumlah orang yang diamankan atau menyerahkan diri, serta pernyataan Kapolda perlu dicocokkan dengan keterangan resmi kepolisian sebelum publikasi.
Tuntutan pencopotan Direktur Intelkam merupakan sikap Koalisi Pers Sumsel, bukan kesimpulan bahwa pejabat tersebut telah terbukti melakukan pelanggaran.
