Kompasnewsinvestigasi. Id~LAMPUNG TIMUR~ Pihak keluarga korban berinisial WR dan keluarga pelaku berinisial MR telah mencapai kesepakatan untuk menempuh jalan perdamaian. Kesepakatan ini diraih melalui musyawarah yang difasilitasi oleh kuasa hukum Hengki Tornado, S.H., serta melibatkan tokoh masyarakat setempat. Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman korban WR di Desa Batang Harjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, pada Kamis (6/11/2026) pukul 14.40 WIB.
Langkah rekonsiliasi ini diambil sebagai upaya preventif agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik horizontal yang lebih luas. Kedua belah pihak memilih mengedepankan prinsip musyawarah, saling menghormati, dan menjaga hubungan baik antarkeluarga demi terciptanya suasana yang aman dan harmonis di lingkungan setempat.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak secara terbuka menyampaikan kesediaan mereka untuk berdamai dan menyelesaikan perselisihan secara kekeluargaan. Keputusan ini dilandasi oleh keinginan bersama untuk mengakhiri ketegangan dan mencegah munculnya dendam atau konflik baru di masa depan.
Kuasa Hukum Hengki Tornado, S.H., menyatakan bahwa tercapainya kesepakatan ini merupakan buah dari komunikasi intensif yang mengutamakan kepentingan bersama, khususnya dalam menjaga ketenangan psikologis keluarga dan stabilitas sosial.
“Harapan kami, dengan adanya perdamaian ini, kedua keluarga dapat saling menerima dan menghormati kesepakatan yang telah dibuat. Jangan sampai persoalan yang telah terjadi menimbulkan perpecahan atau memperpanjang konflik antarkeluarga. Kami ingin perdamaian ini menjadi awal yang baik untuk menjaga hubungan kekeluargaan dan keharmonisan di tengah masyarakat,” ujar Hengki Tornado.
Ia juga mengajak seluruh pihak terkait untuk konsisten menghormati kesepakatan tersebut, menjaga sikap, serta menghindari segala bentuk tindakan maupun ucapan yang berpotensi memicu kembali perselisihan. Dengan demikian, perdamaian ini bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen bersama untuk membangun kembali rasa saling percaya dan persaudaraan.
Meskipun kesepakatan damai secara kekeluargaan telah terjalin, proses hukum tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perdamaian adat atau kekeluargaan ini tidak serta merta menghapuskan tanggung jawab pidana jika perkara tersebut masuk dalam ranah hukum publik, namun diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam penanganan lebih lanjut demi keadilan restoratif.
(redaksi)
