Kompasnewsinvestigasi. Id~BANYUASIN – Kebijakan penyertaan modal dari 11 desa ke dalam Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMA) di Kabupaten Banyuasin kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, tudingan keras datang dari aktivis sosial Banyuasin, Sepriyadi, yang mempertanyakan transparansi, akuntabilitas, serta kelayakan ekonomi dari skema penggabungan aset desa tersebut.
Sepriyadi menilai, langkah penyertaan modal yang digadang-gadang sebagai strategi untuk memperkuat ekonomi desa justru berpotensi menjebak masyarakat jika tidak dikelola dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Ia khawatir aset-aset desa yang diserahkan ke BUMDesMA akan hilang kontrolnya dan tidak memberikan manfaat balik (return) yang jelas bagi warga.
“Kami melihat ada ketidakjelasan dalam valuasi aset dan proyeksi keuntungan. Apakah benar-benar menguntungkan rakyat, atau hanya sekadar proyek prestise pejabat? Ini harus dibuka seluas-luasnya,” tegas Sepriyadi kepada media, Senin (20/07/2026).
Ia juga menyoroti aspek partisipasi masyarakat. Menurut Sepriyadi, keputusan strategis sebesar ini seharusnya melalui musyawarah desa yang substansial, bukan sekadar formalitas administratif. Jika warga tidak memahami risiko dan mekanisme bagi hasil, maka potensi konflik di masa depan sangat tinggi.
“11 desa menyertakan modal, artinya ada uang rakyat yang dipertaruhkan. Kami meminta Pemkab Banyuasin dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk membuka data lengkap: berapa nilai modal, siapa pengelolanya, dan apa jaminan keamanan aset tersebut,” tambahnya.
Menanggapi hal ini, pihak pengelola BUMDesMA diharapkan dapat segera merilis laporan keuangan dan rencana bisnis (business plan) yang komprehensif. Tanpa transparansi, dikhawatirkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ekonomi desa akan terkikis, yang pada akhirnya dapat menghambat tujuan awal pembentukan BUMDesMA, yaitu kemandirian ekonomi desa.
Sepriyadi mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk perangkat desa dan tokoh adat, untuk lebih kritis mengawasi aliran dana dan pengelolaan aset BUMDesMA. “Jangan sampai semangat gotong royong disalahartikan sebagai peluang untuk bermain-main dengan uang negara,” pungkasnya.
(Tim Redaksi )
