YOGYAKARTA , Kompasnewsinvestigasi.id – Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa (IKPM) Sumatra Selatan Komisariat Palembang di Yogyakarta melaksanakan pelantikan pada 24 Mei 2026 dengan mengusung tema “Peran Mahasiswa Perantau dalam Mewujudkan Palembang Berdaya Palembang Sejahtera”. Rabu (01/07/2026).
Usai pelantikan tersebut, IKPM segera mengambil langkah taktis demi memperjuangkan nasib ratusan anggotanya.
Setelah usulan pengadaan aset asrama permanen menemui jalan buntu, para mahasiswa kini mengalihkan fokus perjuangan dengan mengajukan permohonan bantuan dana sewa rumah kepada Wali Kota Palembang.
Langkah krusial ini diambil sebagai respons cepat sekaligus solusi alternatif yang dinilai lebih realistis di tengah kebijakan pengetatan anggaran daerah, agar para mahasiswa yang tengah menuntut ilmu di Kota Pelajar tetap memiliki wadah bernaung yang layak.
Sebelumnya, harapan mahasiswa asal Kota Pempek ini sempat membentur dinding tebal setelah usulan proposal pembelian aset asrama baru secara resmi ditolak oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang.
Pihak BPKAD berdalih bahwa penolakan tersebut didasarkan pada prinsip efisiensi anggaran belanja daerah yang saat ini sedang diprioritaskan untuk pemulihan sektor‑sektor domestik di dalam kota.
Meskipun keputusan tersebut sempat mendatangkan kekecewaan mendalam, kolektif IKPM Palembang Yogyakarta memilih tidak larut dalam polemik dan segera menyusun strategi baru melalui skema bantuan sewa rumah tahunan yang dinilai tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara masif.
Urgensi pengadaan tempat bernaung ini sejatinya didasarkan pada fakta yang cukup ironis.
Dari total 17 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, tercatat hanya ada 4 daerah yang belum memfasilitasi mahasiswanya dengan asrama kedinasan, dan salah satunya adalah Kota Palembang selaku ibu kota provinsi.
Ketimpangan ini menjadi sorotan tajam, mengingat kabupaten lain yang anggarannya jauh di bawah Palembang justru telah lama memiliki asrama mandiri.
“Kami sangat berharap Bapak Wali Kota Palembang dapat melihat kondisi objektif ini dengan mata hati seorang ayah yang mengayomi anak‑anaknya di perantauan,” ujar perwakilan pengurus.
“Status Palembang sebagai kota metropolitan seakan kontradiktif ketika mahasiswanya di Yogyakarta terkatung‑katung tanpa sekretariat jelas, sementara daerah lain justru mampu memuliakan putra‑putri mereka.”
Lebih dari sekadar tempat tinggal, kehadiran rumah sewa bersama sangat krusial untuk mengayomi lebih dari 900 mahasiswa asal Palembang yang tersebar di berbagai perguruan tinggi.
Mereka adalah aset masa depan dan calon penggerak pembangunan daerah.
Tanpa titik kumpul yang memadai, koordinasi menjadi terfragmentasi serta perlindungan bagi mahasiswa baru menjadi tidak optimal.
Oleh karena itu, pengajuan dana sewa ini dinilai sebagai jalan tengah terbaik.
Skema ini memangkas birokrasi dan biaya besar pengadaan lahan, serta diyakini tidak mengganggu fiskal daerah, melainkan menjadi investasi pendidikan yang berharga.
Mahasiswa berharap Wali Kota beserta DPRD segera mengesahkan kebijakan ini.
Mereka menegaskan akan terus menyuarakan aspirasi hingga hak pengayoman yang setara dengan daerah lain terwujud nyata, sebagai bukti bahwa Pemkot Palembang hadir mendukung anak daerah yang mengharumkan nama bangsa.
