Kompasnewsinvestigasi. Id~BANYUASIN — Perkembangan kasus operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan pungutan fee Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Banyuasin kini menjadi sorotan. Setelah dua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin ditetapkan sebagai tersangka, publik mempertanyakan sejauh mana penyidikan perkara tersebut berjalan dan apakah penyidik telah menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Sorotan semakin menguat setelah beredarnya percakapan WhatsApp dalam grup kepala sekolah penerima program revitalisasi yang memuat instruksi pengumpulan bukti setor bank dan surat pernyataan terkait pengembalian uang. Dalam pesan tersebut, admin grup berinisial AG menyebut informasi itu berasal dari “ibu kadis”.
“Info dari ibu kadis, untuk bukti setor ke bank dana yang SDH di sita oleh pihak kepolisian. Sore ini tolong dikumpulkan ke tempat pak E,” demikian bunyi pesan yang beredar tertanggal 24 September 2026.
AG juga meminta agar bukti setor diserahkan dalam bentuk fisik, bukan foto. Dalam pesan berikutnya, dokumen tersebut disebut akan dibawa ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin.
Tak hanya percakapan WhatsApp, beredar pula dokumen surat pernyataan yang memuat komitmen pengembalian uang bantuan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan jenjang SD. Surat tersebut menyebut uang yang “diserahkan/diambil oleh Polda Sumatera Selatan yang tidak sesuai peruntukannya” dan mencantumkan tenggat pengembalian ke rekening penampungan bantuan dalam waktu satu minggu setelah surat ditandatangani.
Keberadaan chat dan dokumen tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan serius. Siapa yang menginisiasi pengumpulan dan pengembalian uang tersebut? Berapa nominal yang diminta dari masing-masing sekolah? Siapa yang menetapkan nominal itu? Dan bagaimana mekanisme hukumnya apabila uang yang dimaksud berkaitan dengan perkara OTT yang sedang ditangani kepolisian?
Hingga berita ini disusun, isi percakapan dan dokumen tersebut belum cukup untuk memastikan bahwa instruksi itu benar-benar berasal langsung dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin. Karena itu, klarifikasi resmi dari pihak terkait diperlukan untuk memastikan duduk perkara yang sebenarnya.
DUA PPPK JADI TERSANGKA, BAGAIMANA PERKEMBANGAN PENYIDIKANNYA?
Dalam pengungkapan OTT pada 17 September 2026, Ditreskrimsus Polda Sumsel menangani dugaan pungutan atau permintaan fee dari dana Program Revitalisasi Satuan Pendidikan APBN 2026 di Banyuasin.
Berdasarkan informasi perkara yang menjadi dasar pemberitaan ini, dua PPPK Disdikbud Banyuasin telah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya diduga meminta fee sebesar 1 persen dari pagu dana revitalisasi, dengan skema 0,7 persen pada tahap awal dan 0,3 persen setelah pekerjaan selesai.
Penyidik juga disebut mendalami dugaan tawaran bantuan pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ) serta pengisian aplikasi SIPLAH.
Dalam penindakan tersebut, polisi disebut mengamankan uang sekitar Rp30,99 juta dari dua tersangka. Selain itu, sekitar Rp71,116 juta ditemukan pada sejumlah kepala sekolah dan pihak terkait.
Namun, setelah penetapan dua tersangka tersebut, pertanyaan penting yang perlu dijawab adalah bagaimana perkembangan penyidikan selanjutnya.
Apakah pemeriksaan hanya berfokus pada dua PPPK, atau penyidik juga telah menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain yang memiliki kewenangan lebih tinggi di lingkungan Disdikbud Banyuasin?
Jika terdapat dugaan aliran uang, instruksi, pembagian peran, atau keterlibatan pihak lain, seluruhnya harus ditelusuri berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi. Jabatan tidak boleh menjadi penghalang pemeriksaan, tetapi seseorang juga tidak boleh dinyatakan bersalah hanya karena menduduki jabatan tertentu.
Masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara, termasuk pemeriksaan terhadap kepala sekolah, pihak penyedia, penelusuran aliran dana, serta kemungkinan adanya pihak lain yang harus dimintai pertanggungjawaban.
SUPRIYADI GRANSI: APA MUNGKIN PENGUMPULAN FEE BERJALAN TANPA DIKETAHUI ATASAN?
Ketua LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GRANSI), Supriyadi, melontarkan kritik keras terhadap penanganan kasus OTT revitalisasi sekolah Banyuasin. Ia mempertanyakan apakah dua PPPK yang telah ditetapkan sebagai tersangka benar-benar bertindak sendiri atau terdapat pihak lain yang mengetahui, memfasilitasi, maupun berperan dalam dugaan pengumpulan fee tersebut.
“Secara logika, kami mempertanyakan apakah mungkin pengumpulan fee yang diduga berkaitan dengan program revitalisasi sekolah ini berjalan begitu saja tanpa ada pihak lain yang mengetahui. Apakah benar dua PPPK itu bergerak sendiri? Siapa yang memberi perintah jika memang ada perintah? Siapa yang mengetahui, dan siapa yang diuntungkan? Semua ini harus dibuktikan melalui penyidikan, bukan dibiarkan menjadi tanda tanya,” tegas Supriyadi.
Menurutnya, penyidik harus mengusut perkara secara menyeluruh, bukan hanya berhenti pada orang-orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Supriyadi menegaskan bahwa dugaan adanya perintah dari atasan harus diuji melalui pemeriksaan saksi, dokumen, komunikasi, dan bukti aliran dana. Jika ditemukan bukti yang mengarah pada keterlibatan atasan atau pejabat lain, GRANSI meminta agar pihak tersebut diperiksa sesuai ketentuan hukum.
“Jangan hanya melihat siapa yang berada di lapangan. Telusuri siapa yang menginisiasi, siapa yang mengetahui, bagaimana mekanismenya, dan ke mana uang itu mengalir. Kalau memang ada keterlibatan pihak lain, jangan berhenti hanya karena yang bersangkutan memiliki jabatan,” ujarnya.
SIAPA PEMESAN HOTEL TEMPAT BIMTEK? GRANSI MINTA PENYIDIK MEMBUKA FAKTA
Selain mempertanyakan kemungkinan keterlibatan atasan, Supriyadi juga menyoroti kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang disebut berkaitan dengan rangkaian perkara tersebut.
Ia mempertanyakan siapa yang memesan hotel tempat kegiatan bimtek berlangsung, siapa yang membayar biaya penginapan, siapa yang mengatur kegiatan, dan siapa saja yang hadir.
“Penyidik harus menjelaskan siapa yang memesan hotel, siapa yang membayar biaya penginapan, siapa yang mengatur kegiatan bimtek tersebut, dan siapa saja yang hadir. Apakah pemesanan dilakukan secara pribadi, melalui dinas, atau menggunakan sumber anggaran tertentu? Semua itu bisa ditelusuri melalui bukti pemesanan, pembayaran, daftar peserta, dan keterangan pihak hotel,” tegas Supriyadi.
Menurutnya, apabila kegiatan bimtek tersebut memiliki kaitan dengan rangkaian peristiwa OTT, fakta-fakta mengenai penyelenggaraan dan pembiayaannya perlu ditelusuri secara profesional.
“Kalau memang tidak ada kaitannya, sampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan. Namun, jika ditemukan bukti yang mengarah pada pihak lain, jangan sampai bagian penting dari perkara ini luput dari penyidikan,” tambahnya.
GRANSI meminta Polda Sumsel memberikan penjelasan apakah aspek pemesanan hotel, pembiayaan bimtek, dan pihak-pihak yang terlibat telah diperiksa oleh penyidik.
KASUS TERKESAN SENYAP, APAKAH HANYA DUA TERSANGKA LALU SELESAI?
Supriyadi juga mempertanyakan minimnya informasi yang diterima publik mengenai perkembangan perkara setelah penetapan dua PPPK sebagai tersangka.
Menurutnya, masyarakat tentu menunggu kejelasan mengenai langkah lanjutan penyidikan, terutama terkait dugaan aliran uang, peran pihak penyedia, kepala sekolah, serta kemungkinan keterlibatan pejabat lain.
“Ini yang menjadi pertanyaan besar kami. Setelah OTT, masyarakat tentu menunggu perkembangan penyidikan. Siapa lagi yang diperiksa? Bagaimana penelusuran aliran uangnya? Apakah kepala dinas dan para kepala bidang sudah dimintai keterangan? Bagaimana hasil pendalaman terhadap kepala sekolah, pihak penyedia, dan pihak lain yang berkaitan?” ujar Supriyadi.
Ia melanjutkan, “Jangan sampai masyarakat mendapat kesan bahwa setelah dua PPPK ditetapkan sebagai tersangka, perkara ini seolah-olah selesai. Kami ingin tahu bagaimana kelanjutannya. Jika penyidikan masih berjalan, sampaikan perkembangannya sejauh yang dapat dibuka kepada publik.”
Supriyadi menegaskan bahwa minimnya informasi tidak otomatis berarti penyidikan telah dihentikan. Namun, menurutnya, penjelasan resmi dari Polda Sumsel diperlukan untuk menjawab pertanyaan masyarakat dan mencegah berkembangnya spekulasi.
“Jangan biarkan perkara yang menyangkut dana pendidikan ini terus menjadi tanda tanya. Publik berhak mengetahui bahwa penanganannya berjalan profesional, transparan, dan tidak tebang pilih,” tegasnya.
GRANSI SOROT DUGAAN “MASUK ANGIN”, SIAP GELAR AKSI UNJUK RASA
Tidak jelasnya perkembangan perkara di ruang publik berpotensi menimbulkan kecurigaan. Supriyadi menyebut GRANSI akan mempertanyakan secara terbuka apakah seluruh kemungkinan keterlibatan pihak lain sudah ditelusuri oleh penyidik.
Ia menegaskan, kekhawatiran mengenai dugaan penyidikan “masuk angin” harus dijawab melalui transparansi dan langkah hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan melalui spekulasi.
Melalui Ketua GRANSI, Supriyadi, organisasi tersebut menyatakan akan melakukan aksi unjuk rasa guna mendesak Polda Sumsel mengembangkan penyidikan perkara OTT revitalisasi sekolah Banyuasin.
GRANSI akan mendesak agar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin, para kepala bidang terkait, serta pihak lain yang relevan diperiksa apabila terdapat dasar hukum dan bukti yang mendukung.
Selain itu, GRANSI meminta penyidik menelusuri dugaan aliran uang, mengklarifikasi asal-usul instruksi pengumpulan bukti setor, memeriksa aspek pemesanan dan pembayaran hotel bimtek, serta memastikan status uang yang disebut dalam dokumen pengembalian.
“Jangan sampai perkara yang seharusnya bisa ditelusuri melalui dokumen, transaksi, komunikasi, dan pemeriksaan saksi justru berhenti pada dua tersangka yang sudah diumumkan. Kami mendesak Polda Sumsel membuktikan bahwa penegakan hukum berjalan tanpa tebang pilih,” tegas Supriyadi.
Ia menambahkan bahwa tuntutan GRANSI bukan untuk menghakimi seseorang sebelum ada pembuktian, melainkan untuk memastikan setiap dugaan yang memiliki dasar bukti ditindaklanjuti sesuai hukum.
LIMA PERTANYAAN TERBUKA UNTUK POLDA SUMSEL
GRANSI menilai terdapat sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab oleh penyidik agar penanganan perkara ini tidak terus menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat.
1. Bagaimana perkembangan terbaru perkara OTT revitalisasi sekolah Banyuasin setelah dua PPPK ditetapkan sebagai tersangka?
2. Apakah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin serta para kepala bidang terkait sudah dimintai keterangan? Jika belum, bagaimana rencana penyidik menindaklanjuti informasi yang relevan?
3. Siapa yang memesan dan membayar hotel tempat kegiatan bimtek, serta apakah kegiatan tersebut berkaitan dengan rangkaian perkara OTT?
4. Siapa yang menginisiasi pengumpulan bukti setor dan surat pernyataan pengembalian uang yang beredar di kalangan kepala sekolah?
5. Apakah penyidik telah menelusuri aliran uang dan kemungkinan keterlibatan pihak lain di luar dua tersangka yang telah diumumkan?
Pertanyaan tersebut merupakan desakan agar penyidik memberikan penjelasan berdasarkan fakta dan perkembangan perkara yang dapat disampaikan kepada publik.
DANA PENDIDIKAN HARUS DIJAGA, PENEGAKAN HUKUM JANGAN TEBANG PILIH
Program revitalisasi satuan pendidikan menggunakan anggaran negara yang seharusnya dimanfaatkan untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah. Jika benar terdapat pungutan yang tidak sesuai ketentuan, praktik tersebut harus diusut secara menyeluruh agar tidak merugikan sekolah penerima bantuan.
LSM GRANSI melalui Ketua Supriyadi menegaskan akan terus mendorong pengawasan masyarakat terhadap perkara ini dan menyampaikan tuntutan melalui aksi unjuk rasa.
“Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum, tanpa memandang jabatan maupun kedudukannya. Tetapi siapa pun yang belum terbukti juga tidak boleh langsung dihakimi. Yang kami minta sederhana: usut tuntas, buka perkembangan penyidikan, dan jangan tebang pilih,” tutup Supriyadi.
Hingga berita ini disusun, perkembangan terbaru mengenai kemungkinan pemeriksaan terhadap pejabat lain, pihak yang memesan hotel bimtek, serta tindak lanjut atas chat dan surat pernyataan yang beredar masih memerlukan konfirmasi resmi dari Polda Sumsel dan pihak terkait.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Polda Sumsel, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin, para kepala bidang terkait, AG, BPMP Sumatera Selatan, serta pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini.
(Redaksi)
