Kompasnewsinvestigasi. Id~PALEMBANG — Aktivis Lintas Generasi Sumatera Selatan (Sumsel), Deki Lubay, menyoroti informasi terkait wacana penempatan Raswan Ansori, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Lahat, untuk mengikuti proses seleksi atau menduduki jabatan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Palembang.
Deki Lubay menilai, setiap pejabat yang akan ditempatkan pada posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kota Palembang harus melalui proses yang transparan, objektif, serta mempertimbangkan rekam jejak, kompetensi dan integritas.
“Kami meminta Pemerintah Kota Palembang maupun pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pengisian jabatan tersebut agar benar-benar melakukan penilaian secara objektif. Jangan sampai ada pejabat yang memiliki persoalan atau kontroversi di daerah sebelumnya kemudian justru ditempatkan pada jabatan strategis di Kota Palembang,” tegas Deki Lubay.
Menurutnya, jabatan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran memiliki tanggung jawab besar karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik, keselamatan masyarakat dan penanganan keadaan darurat.
Deki juga mempertanyakan, apakah Pemerintah Kota Palembang memang tidak memiliki kandidat dari internal maupun putra daerah yang dinilai memiliki kompetensi dan kapasitas untuk menduduki jabatan Kepala Dinas Damkar?
“Pertanyaannya sederhana, apakah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang tidak ada pejabat yang dianggap mampu, berkompeten dan memenuhi syarat untuk memimpin Damkar? Kalau memang ada, tentu publik perlu mengetahui mengapa justru muncul nama pejabat dari luar Pemkot Palembang,” ujar Deki.
Menurut Deki, bukan persoalan dari mana seorang pejabat berasal, melainkan dasar pertimbangan dan mekanisme pengisian jabatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Kalau memang Raswan Ansori memenuhi seluruh persyaratan, memiliki kompetensi dan rekam jejak yang baik, silakan mengikuti proses sesuai aturan. Tetapi jangan sampai muncul kesan bahwa pejabat dari luar lebih diprioritaskan sementara pejabat internal Pemkot yang memiliki pengalaman dan kompetensi justru tidak dipertimbangkan,” katanya.
Deki juga menanggapi adanya tuduhan dan informasi yang beredar di masyarakat mengenai Raswan Ansori, termasuk tudingan terkait persoalan dengan mahasiswa dan pemuda. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut harus diverifikasi terlebih dahulu melalui data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami tidak ingin membangun opini berdasarkan isu semata. Tetapi kalau memang ada laporan, pengaduan, atau persoalan hukum maupun administrasi yang pernah terjadi, semuanya harus dibuka secara terang dan diverifikasi. Masyarakat berhak mengetahui rekam jejak calon pejabat publik,” ujarnya.
Ia meminta proses seleksi atau penunjukan Kepala Damkar Palembang tidak dilakukan hanya berdasarkan kedekatan maupun kepentingan tertentu.
“Palembang jangan dijadikan tempat pembuangan atau penempatan pejabat yang rekam jejaknya masih dipertanyakan. Kami meminta Wali Kota dan tim yang berwenang benar-benar selektif. Jabatan Kepala Damkar menyangkut keselamatan masyarakat, sehingga yang dibutuhkan adalah pejabat yang benar-benar memiliki kapasitas dan integritas,” kata Deki.
Deki Lubay juga meminta masyarakat tidak mudah menyimpulkan seseorang bersalah hanya berdasarkan poster, unggahan media sosial atau informasi yang belum terverifikasi.
“Kami menghormati asas praduga tak bersalah. Namun transparansi rekam jejak pejabat tetap penting. Kalau memang bersih dan tidak ada persoalan, silakan dibuktikan secara terbuka. Kalau ada persoalan, jangan ditutup-tutupi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Deki meminta Pemerintah Kota Palembang menjelaskan kepada publik apa dasar dan parameter yang digunakan dalam menentukan kandidat Kepala Damkar, termasuk apakah telah dilakukan pemetaan terhadap pejabat internal Pemkot yang memenuhi persyaratan.
“Jangan sampai publik bertanya-tanya, apakah Pemkot Palembang benar-benar kekurangan kandidat atau memang ada pertimbangan lain sehingga nama pejabat dari luar daerah muncul. Ini yang harus dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan prasangka di tengah masyarakat,” tegasnya.
Aktivis Lintas Generasi Sumsel, Deki Lubay, menyatakan akan terus mengawal proses pengisian jabatan strategis di lingkungan Pemkot Palembang agar berlangsung transparan, profesional, berdasarkan kompetensi dan integritas, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Yang kami minta bukan jabatan diberikan kepada orang tertentu. Kami hanya ingin memastikan bahwa siapa pun yang terpilih benar-benar orang terbaik dan prosesnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kota Palembang,” pungkasnya.
(red)
