Kompasnewsinvestigasi.Id~BANYUASIN – Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuasin, Emi Sumirta, mendesak Pemerintah Kabupaten Banyuasin bersama Badan Gizi Nasional untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut. Desakan ini muncul akibat adanya dugaan kuat bahwa sebagian besar SPPG belum memenuhi standar nutrisi, sanitasi, dan keamanan pangan yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.
Emi Sumirta menilai, program pemberian makanan tambahan atau layanan gizi di sekolah-sekolah merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Banyuasin. Namun, jika tidak diawasi dengan ketat, program ini justru berpotensi merugikan kesehatan siswa akibat menu yang tidak bergizi seimbang atau bahan baku yang tidak layak.
“Kami menemukan indikasi bahwa banyak SPPG di Banyuasin masih beroperasi tanpa mengacu pada standar baku Badan Gizi Nasional. Mulai bangunan gedung, sanitasi, komposisi menu, kebersihan dapur, hingga kualitas bahan baku yang diragukan,” ujar Emi Sumirta kepada media, kamis (23/07/2026).
Ia menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program gizi. Emi meminta agar Pemkab Banyuasin tidak hanya sekadar menggugurkan kewajiban administratif, tetapi benar-benar memastikan setiap porsi makanan yang diterima siswa mengandung nilai gizi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan konsentrasi belajar mereka.
“Sidak harus dilakukan secara menyeluruh dan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kita butuh data riil di lapangan, bukan laporan di atas kertas. Jika ditemukan pelanggaran, oknum pengelola harus diproses sesuai hukum,” tegasnya.
Menanggapi hal ini, pihak Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin diharapkan dapat segera berkoordinasi dengan perwakilan Badan Gizi Nasional untuk membentuk tim gabungan pengawasan. Langkah ini dinilai krusial untuk mengembalikan kepercayaan orang tua murid terhadap program layanan gizi di sekolah.
Emi juga mengajak peran serta Komite Sekolah dan orang tua wali untuk lebih kritis dalam memantau kualitas makanan yang dikonsumsi anak-anak mereka di sekolah. “Jangan diam saja jika melihat makanan yang tidak layak. Ini soal masa depan anak-anak kita,” pungkasnya.
(Tim Redaksi)
