PRABUMULIH, kompasnewsinvestigasi.id –
Pimpinan Umum Zona Merah, Fandri Heri Kusuma, yang juga Ketua Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Kota Prabumulih, menyebut pemerintah sering kali terlambat menanggapi laporan maupun temuan di lapangan, khususnya yang disampaikan pihak media.
“Ya, sampai saat ini surat permintaan klarifikasi kita ke pemerintah belum ditanggapi, baik oleh Wali Kota maupun DPRD Kota Prabumulih. Padahal, yang kita sampaikan menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegas Fandri.
Menurutnya, sejumlah kasus yang terkesan diabaikan pemerintah di antaranya dugaan calon PPPK “siluman” yang diduga akan lolos seleksi, pengalihan sungai di Cambai yang tidak sesuai aturan, utang RSUD yang belum terungkap, keterlambatan pembayaran jasa pelayanan pegawai, hingga penambahan pegawai BLUD di tengah kondisi keuangan daerah yang kurang sehat.
Selain itu, Zona Merah juga menyoroti dugaan ketidakjelasan pengelolaan proyek fisik, seperti pembangunan jembatan dalam kota senilai Rp1,3 miliar.
Fandri menilai, lambannya respons pemerintah terhadap pengaduan maupun temuan di lapangan berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
“Kalau pemerintah terus lambat merespons, wajar bila masyarakat marah. Apalagi aksi massa dan demonstrasi yang marak belakangan ini justru lahir dari hambatan komunikasi dan respons pemerintah yang tidak serius,” ujarnya.
Ia menambahkan, pejabat pemerintah seharusnya menjadikan kasus viral pemberhentian kepala sekolah negeri di Prabumulih sebagai pelajaran. Menurutnya, ketika kemarahan publik memuncak, arogansi pejabat akan runtuh dengan sendirinya.
“Pemerintah harus lebih terbuka terhadap kritik dan laporan dari masyarakat maupun media. Jika tidak, potensi kemarahan publik bisa semakin besar,” pungkasnya.
Fandri Heri Kusuma
Pimpinan Umum Zona Merah, Ketua Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Kota Prabumulih, Aktivis Sosial dan Penggiat Gerakan Anti Korupsi.
