Kompasnewsinvestigasi.Id~PALEMBANG~Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., memimpin langsung Rapat Koordinasi dan Diskusi mengenai penanganan dampak sosial kemasyarakatan terkait pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Betung–Tempino. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Delegasi Lantai 2 Gedung Presisi Mapolda Sumsel pada Rabu (28/10/2026), dimulai pukul 10.00 WIB.
Rapat koordinasi ini menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan strategis, termasuk jajaran Polda Sumsel, Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, perwakilan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, PT Hutama Karya Persero, Kantor Wilayah ATR/BPN Sumsel, serta Tim Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Kabupaten Musi Banyuasin.
Dalam sambutannya, Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana menekankan bahwa program “Polisi Bersama Masyarakat” bukan sekadar slogan, melainkan komitmen nyata kepolisian untuk memastikan suara dan hak-hak masyarakat tetap didengar dalam setiap proses pembangunan infrastruktur.
“Kami mendukung penuh Proyek Strategis Nasional Tol Betung–Tempino. Namun, penanganan dampak sosial dalam proses pelepasan kawasan hutan harus dilaksanakan secara humanis, transparan, dan sesuai ketentuan hukum agar kepentingan masyarakat tetap diperhatikan,” tegas Kapolda Rony Samtana.
Sementara itu, Perwakilan Tim Jamintel Kejaksaan Agung RI, Imran Yusuf, menyatakan bahwa pengamanan proyek strategis nasional bertujuan memastikan seluruh pelaksanaan berjalan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Koordinasi bersama Polda Sumsel dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar proses penanganan dampak sosial dilaksanakan secara akuntabel serta memperhatikan hak masyarakat sesuai peraturan yang berlaku,” ujar Imran Yusuf.
Pembangunan JTTS ruas Betung–Tempino merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan konektivitas di Pulau Sumatera. Melalui rapat ini, diharapkan sinergi antara aparat keamanan, instansi pemerintah, BUMN, dan masyarakat dapat tercipta guna meminimalisir potensi konflik sosial serta menjamin kelancaran proyek tersebut dengan prinsip keadilan dan keterbukaan.
(Humas Polda sumsel)
