Kompasnewsinvestigasi.Id~PALEMBANG~ Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) mencatat telah menangani total 62 laporan polisi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga Oktober 2026. Penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap dua kluster utama, yaitu pelaku perorangan dan korporasi, dengan pendekatan berbasis bukti ilmiah.
Kapolda Sumsel Irjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P. mengungkapkan bahwa dari 62 laporan tersebut, penanganan kluster perorangan mencakup 42 laporan. Dalam kasus ini, penyidik berhasil menetapkan 52 orang sebagai tersangka atas pembakaran lahan yang mengakibatkan kerusakan seluas 133,81 hektare.
Sementara itu, untuk kluster korporasi, Polda Sumsel memproses 20 laporan polisi. Hasil penyelidikan mengarah pada penetapan satu tersangka korporasi. Sebagai bentuk tindakan tegas dan pencegahan lanjutan, pihak kepolisian juga melakukan penyegelan terhadap lahan konsesi yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) atau Izin Usaha Perkebunan (IUP). Estimasi luas lahan konsesi yang disegel mencapai 811,49 hektare.
“Penegakan hukum karhutla di Sumatera Selatan kami laksanakan secara profesional, transparan, dan berbasis metode ilmiah,” tegas Kapolda Sumsel Irjen Pol. Rony Samtana.
Irjen Pol. Rony menambahkan bahwa penindakan keras ini bukan sekadar upaya represif, melainkan bagian integral dari komitmen Polri dalam melindungi masyarakat dari dampak asap dan bencana ekologis, serta menjaga kelestarian lingkungan. Langkah ini juga sejalan dengan dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan dan semangat “Polisi Bersama Masyarakat” dalam menjaga bumi Sumatera Selatan.
Dengan kombinasi penindakan hukum yang tegas terhadap individu maupun korporasi, Polda Sumsel berharap dapat menekan angka kejadian karhutla dan memberikan efek jera bagi para pelanggar, demi terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan aman bagi seluruh warga Sumatera Selatan.
(Sumber,Humas Polda Sumsel)
