Kompasnewsinvestigasi. Id~PALEMBANG~ Menanggapi maraknya opini publik dan pemberitaan sepihak terkait tuduhan penggelapan kapal tongkang serta isu pemerasan yang menyeret nama penyidik Polda Sumatera Selatan, sejumlah pihak merilis klarifikasi berbasis dokumen resmi hukum. Kasus yang melibatkan satu unit Kapal Tongkang *OCEANIC 238* ini ditegaskan bukan merupakan tindak pidana pencurian atau penggelapan, melainkan murni sengketa perdata berupa kredit macet, sita eksekusi pengadilan, serta proses lelang negara yang sah.
Tim redaksi telah menelusuri fakta lapangan dan dokumen hukum yang menunjukkan bahwa tuduhan pencurian (Pasal 363 KUHP) dan penggelapan (Pasal 372 KUHP) yang dialamatkan kepada AS alias SY (Direktur PT Pelnas Tedindo Jaya Mandiri/TJM) oleh HS (Direktur PT Pelayaran Pensumba Bahari) tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
### Latar Belakang: Akhir Kerja Sama dan Status Aset
Berdasarkan penelusuran, kerja sama angkutan kayu antara kedua belah pihak telah resmi berakhir pada akhir Agustus 2018 melalui korespondensi tertulis. PT TJM juga telah menegaskan lewat surat resmi bahwa sejak 16 September 2018, keberadaan kapal di Pelabuhan SHP Sei Sembilang bukan lagi menjadi tanggung jawab mereka.
Fakta hukum mengungkap bahwa Kapal Tongkang *OCEANIC 238* merupakan jaminan kredit atas nama HS di Bank BUKOPIN Tanjung Pinang (berdasarkan Grose Akta No. 1484 tanggal 21 Januari 2011) yang mengalami kemacetan pembayaran. Akibat hal tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menerbitkan Penetapan Sita Eksekusi No: 9/PEN.EKS.AHT/2018/P.N.Tpg pada 10 Desember 2018, yang menetapkan kapal tersebut sebagai objek sita eksekusi.
### Proses Penarikan dan Lelang Negara yang Sah
Atas dasar penetapan pengadilan, Bank BUKOPIN menerbitkan Surat Perintah Kerja No: 738/TJP-PIM/XII/2018 kepada PT TJM untuk menarik kapal menuju Tanjung Pinang. Proses penarikan ini dilakukan secara legal dan dilengkapi dengan Surat Perintah Berlayar (SPB) resmi dari KSOP Kelas II Palembang.
Kapal kemudian diserahkan kepada pihak bank dan diteruskan oleh TNI ke Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada 21 Desember 2018. Rangkaian proses hukum berlanjut hingga dilakukannya lelang eksekusi negara oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKLN) Tanjung Pinang pada 29 Maret 2019 (Kutipan Risalah Lelang No: 264/11/2019).
PT TJM keluar sebagai pemenang lelang dan telah melakukan pelunasan pembayaran sebesar Rp4,3 Miliar. Berdasarkan lelang resmi ini, terbitlah Grose Akta Balik Nama yang sah atas nama PT Pelnas Tedindo Jaya Mandiri pada 3 Mei 2019.
### Dukungan Aktivis Atas Penghentian Penyelidikan
Mengacu pada rangkaian bukti dokumen tersebut, penanganan perkara oleh penyidik Polda Sumsel dinilai telah sesuai prosedur. Laporan dugaan penggelapan dianggap tidak relevan karena objek perkara merupakan aset sita eksekusi yang telah dilelang negara secara sah. Isu dugaan pemerasan maupun keterlibatan oknum perwira dinilai sebagai narasi sepihak tanpa bukti kuat yang bertujuan mengaburkan fakta hilangnya hak pelapor atas aset akibat kredit macet.
Secara terpisah, koalisi aktivis memberikan dukungan penuh atas profesionalisme Unit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel yang memutuskan untuk menghentikan penyelidikan perkara yang dilimpahkan dari Bareskrim Polri tersebut.
Dalam konferensi persnya, para aktivis menegaskan bahwa penanganan perkara yang berjalan selama kurang lebih satu tahun telah berlangsung transparan, objektif, dan sesuai prosedur.
“Penyelidikan selama satu tahun ini sudah transparan. Putusan Pengadilan Negeri Batam/Tanjung Pinang juga menyatakan perkara telah berkekuatan hukum tetap (*inkrah*). Objek yang dipersoalkan sudah masuk lelang resmi dan dimenangkan oleh pemenang sah. Jadi penanganan oleh Polda Sumsel sudah sangat benar,” ujar Sanusi, S.H.
Senada dengan hal itu, Rahmat Hidayat selaku Ketua Umum HAMAS menjelaskan bahwa berdasarkan penelusuran fakta, tuduhan penggelapan kapal tongkang tersebut murni tidak memenuhi unsur pidana.
“Kapal tongkang tersebut terbukti bukan lagi milik pelapor akibat kredit macet di Bank Bukopin hingga berujung lelang sah. Karena itu, langkah penyidik menerbitkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan) penghentian penyelidikan sudah sangat tepat,” jelas Rahmat.
### Imbauan Kepada Masyarakat dan Media
Koalisi Aktivis mengimbau masyarakat dan pihak pelapor untuk tidak membangun opini miring yang menyudutkan aparat penegak hukum. Jika pelapor memiliki bukti baru atau *novum*, mereka disarankan untuk menempuh jalur hukum yang sesuai ketimbang menggiring opini di media.
Sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, pihak terkait meminta segenap media siber yang telah memuat pemberitaan sepihak sebelumnya untuk mempublikasikan klarifikasi ini demi menjaga keberimbangan informasi (*cover both sides*) dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
(tim redaksi)
