Kompas news investigasi.Id~BANYUASIN – Gelombang protes kembali muncul dari warga Desa Rimba Balai, Kecamatan banyuasin tiga, Kabupaten Banyuasin. Kali ini, sorotan tajam ditujukan kepada oknum panitia penyaluran Bantuan Pangan beras dari badan pangan nasional (BPBDBPN) atau bantuan beras yang diduga mempraktikkan pungutan liar (pungli). Ediyansyah, seorang tokoh masyarakat setempat, secara terbuka mengecam keras praktik tersebut yang membebani Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Berdasarkan pengakuan sejumlah warga, setiap KPM yang hendak mengambil jatah bantuan berasnya membayar sejumlah uang dengan Nominal Rp10.000 untuk setiap takaran 10 kilogram. Mengingat rata-rata alokasi bantuan per keluarga mencapai 30 kilogram, maka setiap penerima manfaat(kPM)harus merogoh kocek sebesar Rp30.000 hanya untuk menerima hak mereka yang seharusnya gratis.
“Ini sangat menyakitkan hati rakyat kecil. Bantuan itu kan dari negara untuk meringankan beban kami, tapi kok malah jadi sumber pendapatan oknum? Kami sudah susah, masih saja diperas,” keluh Ediyansyah dengan nada geram, Senin (29/08/2026).
Ediyansyah menilai bahwa praktik ini merupakan bentuk penyelewengan wewenang dan pelanggaran terhadap aturan penyaluran bansos yang dilarang keras oleh pemerintah pusat. Ia mendesak agar pihak-pihak terkait, termasuk Inspektorat Daerah, Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin, serta Pemerintah Kecamatan banyuasin3, untuk segera turun tangan melakukan audit mendadak ke Desa Rimba Balai.
“Kami tidak main-main. Jika tidak ada tindakan tegas, kami akan melaporkan hal ini ke tingkat yang lebih tinggi. Uang rakyat tidak boleh dijadikan komoditas bisnis oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab,” tegas Ediyansyah.
Sementara beberapa masyarakat penerima manfaat(KPM) yang engan di sebutkan namanya pada saat di comfirmasi awak media membenarkan bahwa mereka membayar uang 30ribu rupiah untuk 3karung beras.dan setiap kpm.
Dugaan pungli ini semakin meresahkan mengingat kondisi ekonomi warga yang masih berjuang pasca-musim kemarau panjang. Alih-alih mendapat bantuan, warga justru merasa terbebani dengan biaya tambahan yang tidak resmi.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Rimba Balai belum memberikan tanggapan resmi atas dugaan pungli yang di sampaikan oleh Ediyansyah tersebut. Namun, tekanan dari warga dan potensi laporan hukum diperkirakan akan memicu penyelidikan lebih lanjut terhadap transparansi pengelolaan dana dan distribusi bantuan sosial di desa tersebut.
(Tim Redaksi )
