Kompasnewsinvestigasi. Id~PALEMBANG – Sebanyak 61 Pondok Pesantren se-Kota Palembang secara resmi mendeklarasikan diri sebagai “Pondok Pesantren Ramah Anak”. Deklarasi ini ditandai dengan pembukaan kegiatan pembinaan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakankemenag) Kota Palembang, H. Muflikhul Hasan, yang berlangsung di Ruang Aula Pondok Pesantren Ar-Rahman, Palembang, pada Rabu (05/08/2026).
Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat kunci lintas sektor, termasuk perwakilan Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Sumsel yang diwakili oleh Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam (Pakis), H. Abadil; Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA) Kota Palembang; serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang. Kehadiran para Mudir atau pengasuh dari seluruh pondok pesantren menunjukkan antusiasme tinggi terhadap program perlindungan anak ini.
Dalam sambutannya, H. Muflikhul Hasan menekankan bahwa pondok pesantren bukan hanya tempat menuntut ilmu agama, tetapi juga rumah kedua bagi para santri. Oleh karena itu, jaminan keamanan, kenyamanan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan menjadi prioritas utama.
“Deklarasi ini adalah komitmen bersama. Kita ingin memastikan bahwa setiap santri tumbuh dalam lingkungan yang sehat, bebas dari perundungan (bullying), kekerasan fisik, maupun eksploitasi. Pesantren ramah anak adalah investasi masa depan bangsa,” ujar Muflikhul Hasan.
Kepala Bidang Pakis Kanwil Kemenag Sumsel, H. Abadil, menambahkan bahwa standar pesantren ramah anak mencakup aspek infrastruktur yang layak, manajemen asrama yang transparan, serta pendampingan psikologis bagi santri. Kolaborasi dengan Dinas PUPR dan Dinas PPPA diharapkan dapat membantu pesantren dalam memenuhi standar fasilitas hunian yang aman serta menyediakan mekanisme pelaporan jika terjadi pelanggaran hak anak.
Salah satu poin penting dalam pembinaan ini adalah penyusunan kode etik bagi pengelola pesantren dan pembentukan unit layanan pengaduan internal. Para pengasuh diajak untuk lebih peka terhadap tanda-tanda gangguan mental atau fisik pada santri dan segera mengambil langkah preventif.
Dengan dideklarasikannya 61 pondok pesantren ini, Kota Palembang berharap dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak.
(Tim Redaksi)
