Kompasnewsinvestigasi.id~Palembang — Pemerintah terus memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau tahun 2026 melalui reaktivasi Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Nasional. Langkah strategis tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Karhutla Tahun 2026 di Palembang, Rabu (6/5/2026).
Dalam arahannya, Menko Polkam menegaskan bahwa pengendalian karhutla merupakan salah satu prioritas nasional yang harus dilakukan secara terpadu, cepat, dan berkelanjutan. Reaktivasi Desk Nasional Karhutla 2026 menjadi implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan guna memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat.
“Seluruh komponen bangsa harus terus memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan mitigasi, dan membangun kerja sama yang solid agar karhutla dapat ditekan hingga ke titik minimal, bahkan diarahkan menuju zero karhutla,” tegas Menko Polkam.
Menurutnya, Sumatera Selatan menjadi salah satu wilayah prioritas pengendalian karhutla karena memiliki karakteristik lahan gambut dan lahan mineral kering yang rentan terbakar, serta memiliki riwayat kejadian karhutla berulang. Pemerintah juga mengantisipasi prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika yang menyebut musim kemarau tahun 2026 di Sumsel diperkirakan datang lebih awal dengan kondisi cuaca lebih kering dan puncak kemarau terjadi pada Agustus mendatang.
Karena itu, Menko Polkam meminta seluruh kepala daerah, Forkopimda, serta pemangku kepentingan di daerah rawan karhutla untuk segera meningkatkan kesiapsiagaan melalui aktivasi posko siaga, patroli terpadu, pemetaan wilayah rawan, serta kesiapan personel dan peralatan pendukung di lapangan.
“Jangan menunggu api membesar. Seluruh daerah rawan karhutla harus bergerak lebih awal, lebih cepat, lebih terpadu, dan lebih tegas agar potensi karhutla dapat dicegah sejak dini,” ujarnya.
Pemerintah juga terus memperkuat partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan karhutla. Menko Polkam mengajak tokoh agama, tokoh adat, kelompok tani, relawan, komunitas peduli api, hingga media massa untuk aktif melaporkan titik api maupun aktivitas pembakaran lahan sehingga potensi kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa tren penurunan luas karhutla secara nasional menunjukkan peningkatan efektivitas tata kelola penanganan karhutla di Indonesia dari tahun ke tahun.
Ia menjelaskan, pada fenomena El Nino tahun 2015, luas lahan terbakar mencapai sekitar 2,6 juta hektare. Angka tersebut berhasil ditekan menjadi 1,6 juta hektare pada 2019, kemudian turun kembali menjadi 1,1 juta hektare pada 2023. Bahkan pada 2025, luas karhutla berhasil ditekan menjadi sekitar 359 ribu hektare dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 376 ribu hektare.
Menurut Raja Juli, capaian tersebut merupakan hasil penguatan sinergi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat di bawah arahan Presiden Republik Indonesia dan Menko Polkam.
“Penanganan karhutla adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi seluruh pihak demi melindungi masyarakat dan lingkungan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Suharyanto, menegaskan bahwa penanganan karhutla tahun 2026 dilakukan secara terpadu dengan melibatkan TNI-Polri, BNPB, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, relawan, hingga unsur dunia usaha.
Dalam apel tersebut, Menko Polkam juga menyerahkan bantuan perlengkapan Satgas Darat, termasuk drone pemantau titik api guna memperkuat deteksi dini dan percepatan penanganan karhutla di lapangan.
Menurut Suharyanto, penggunaan teknologi drone dinilai efektif untuk mendeteksi serta menangani titik api berskala kecil sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dukungan operasi udara berupa dua unit helikopter water bombing untuk wilayah Sumatera Selatan.
Apel Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Karhutla 2026 turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara dan daerah, di antaranya Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Gubernur Sumsel Herman Deru, unsur Forkopimda Sumsel, TNI-Polri, kementerian/lembaga, BPBD, Basarnas, dunia usaha, serta komunitas peduli api.
Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional menghadapi ancaman karhutla sekaligus memastikan perlindungan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga.
Humas Kemenko Polhukam
( Novi )
