Kompasnewsinvestigasi.id~JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) resmi mengeluarkan instruksi pelaksanaan perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day tahun 2026. Surat instruksi bernomor 161/DPP KSPSI/IV/2026 tertanggal 14 April 2026 ini ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP KSPSI, Moh. Jumhur Hidayat dan Sekjen Arif Minardi.
Dalam surat tersebut, DPP KSPSI memerintahkan seluruh jajaran mulai dari Pengurus Pusat, DPD hingga DPC se-Indonesia untuk melaksanakan aksi May Day secara serentak pada 1 Mei 2026 mendatang.
Tema dan Tuntutan
Tema yang diusung tahun ini adalah “Mengawal Regulasi Ketenagakerjaan yang Adil Bagi Semua”. Dalam instruksinya, KSPSI menegaskan bahwa aksi ini akan mendorong sejumlah isu strategis, antara lain:
– Pembatasan ketat sistem Outsourcing dan Kontrak kerja.
– Ratifikasi Konvensi ILO No. 188 tentang Perlindungan Nelayan.
– Penerbitan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).
– Regulasi untuk kondusivitas industri termasuk Jaminan Hari Tua (IHT).
Lokasi Aksi
DPP KSPSI juga mengatur titik kumpul pelaksanaan aksi:
1. Untuk wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, aksi dilaksanakan di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Kegiatan ini akan digelar bersama Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto.
2. Bagi DPD dan DPC di luar ketiga provinsi tersebut, instruksi meminta agar aksi dilaksanakan di depan Kantor Pemerintahan Daerah masing-masing, seperti Kantor Gubernur, Bupati/Walikota, atau Kantor DPRD setempat.
Ditegaskan pula, jika ada instansi pemerintah atau swasta yang ingin mengadakan perayaan May Day tersendiri, pelaksanaannya harus dilakukan setelah tanggal 1 Mei 2026.
Himbauan
Melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Umum PP FSPA KSPSI serta seluruh Ketua DPD dan DPC se-Indonesia ini, pihaknya meminta agar seluruh pimpinan segera menyampaikan instruksi ini ke bawah, melakukan koordinasi dan konsolidasi agar kegiatan berjalan lancar, tertib, dan kondusif.
“Surat instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” demikian bunyi penutup surat tersebut.
(Sumber: Surat Resmi DPP KSPSI Nomor: 161/DPP KSPSI/IV/2026)
