Banyuasin, Kompasnewsinvestigasi.id – Proyek peningkatan jalan di Kauman, Kelurahan Talang Keramat, Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, senilai hampir Rp3 miliar, kini menghadapi gelombang kritik deras dari masyarakat dan kontrol sosial.
Proyek ini disorot tajam karena dugaan kualitas pekerjaan yang buruk dan pengabaian serius terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) para pekerja.
Proyek yang menelan anggaran fantastis senilai Rp2.951.601.000,00 ini dimenangkan melalui tender oleh CV. JAYA KONTRINDO MANDIRI, sesuai data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Namun, realitas di lapangan jauh dari harapan.
Warga Kecewa: Debu dan K3 Diabaikan
Salah seorang warga, yang enggan disebut namanya, mengungkapkan kekecewaannya setelah menantikan pembangunan jalan selama 15 tahun.
“Kami berterima kasih jalan dibangun, tapi kami berharap dikerjakan sesuai spesifikasi agar tahan lama. Kami kecewa karena saat pengecoran tidak disiram dulu, debunya meluap ke mana-mana dan berdampak pada kesehatan,” ujarnya.
Kekecewaan memuncak karena kondisi para pekerja.
Lebih parah lagi, para pekerja terlihat tidak dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai.
“Ini sangat membahayakan keselamatan mereka,” tambah warga tersebut.
Pengabaian K3 ini menjadi fokus utama kritik. Masyarakat dan aktivis buruh mempertanyakan komitmen CV. JAYA KONTRINDO MANDIRI terhadap standar keselamatan.
Tanggapan Kontraktor: ‘Malas Memakai APD’
Saat dikonfirmasi, Yudi, selaku pelaksana proyek, memberikan jawaban yang kontroversial.
“Proyek ini sudah sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya). Soal K3, alatnya sudah ada semua, cuma pekerjanya saja lagi malas makai nyo be (malas memakainya saja),” kata Yudi.
Pernyataan ini dinilai semakin memperburuk citra proyek dan mengundang desakan agar Pemerintah Kabupaten Banyuasin bertindak tegas.
Desakan Audit dan Blaklist Perusahaan
Sejumlah pengamat pembangunan mendesak Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk segera bertindak. Seorang Kontrol Sosial menegaskan, pemerintah harus segera melakukan audit independen terhadap proyek, termasuk aspek K3.
“Jika terbukti ada pelanggaran, sanksi tegas harus diberikan kepada kontraktor. K3 bukan sekadar formalitas, ini menyangkut nyawa,” tegasnya.
Sementara itu, Suryadi, Ketua Unit Lembaga Watch Relation Of Corruption Pengawas Aset Negara (WRC PAN-RI) Banyuasin, menyatakan komitmennya untuk mengawal kasus ini.
“Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan proyek ini diaudit secara transparan.
Jika ditemukan indikasi korupsi atau penyimpangan, kami akan laporkan. Kami berharap Pemerintah Kabupaten Banyuasin mem-blacklist perusahaan yang tidak menaati aturan,” tegas Suryadi.
Kasus ini menjadi peringatan keras bagi Pemda Banyuasin untuk lebih cermat dalam memilih kontraktor dan meningkatkan pengawasan, agar uang negara benar-benar memberikan manfaat optimal dan menjamin keselamatan pekerja.
